DEWAN GEREJA DUNIA DAN PERSEKUTUAN GEREJA INDONESIA

  1. A.     SEJARAH
    1. a.   Dewan Gereja Dunia

Dewan Gereja-gereja se-Dunia (bahasa Inggris: World Council of Churches, bahasa Perancis: Conseil œcuménique des Églises, bahasa Jerman: Ökumenische Rat der Kirchen, bahasa Spanyol: Consejo Mundial de Iglesias) adalah perhimpunan Gereja-gereja yang paling luas dan paling inklusif di antara banyak gerakan ekumenis lainnya yang bertujuan untuk membentuk kesatuan di antara umat Kristen.[1]

Gagasan untuk membentuk Dewan gereja-gereja se-Dunia (DGD) sudah lama dikemukakan oleh tokoh-tokoh Oikumenis, seperti Solderblom, Oldham dan Uskup Bell. Sebenarnya ada empat aliran yang turut memprsiapkan DGD, yaitu:[2]

  1. Konperensi-konperensi Pekabaran Injil sejak Edinburgh, 1910.
  2. Gerakan Internasional untuk memajukan perdamaian yang mulai sejak tahun 1941.
  3. Konperensi-konperensi Life and Work.
  4. Konperensi-konperensi Faith and Order.

Namun, aliran-aliran ini bukan merupakan aliran atau konperensi Gerejani, di dalam arti bahwa Gereja-gereja sendiri bukan menjadi anggota.

Pada 1920, juga Patriarkhat Ekumenis di Konstantinopel menjadi gereja pertama yang menyerukan dibentuknya badan persekutuan dan kerja sama “semua gereja”, sebuah “persekutuan gereja” (koinonia ton ekklesion) yang sebanding dengan Liga Bangsa-bangsa (koinonia ton ethnon) yang terbentuk setelah Perang Dunia I. Seruan yang sama juga muncul dari para pimpinan gereja dunia, seperti Uskup Agung Nathan Söderblom (Swedia), seorang pendiri Hidup dan Karya (1925), dan J.H. Oldham (Britania), seorang pendiri Dewan Misi Internasional (1921).

Pada Juli 1937, menjelang konferensi dunia Hidup dan Karya di Oxford dan Iman dan Tata Gereja di Edinburgh, para wakil dari kedua gerakan ini bertemu di London dan memutuskan untuk mempersatukan kedua gerakan ini serta membentuk sebuah sidang yang sepenuhnya representatif dari Gereja-gereja yang mau ikut serta.

Organisasi yang baru diusulkan ini ditetapkan “tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat peraturan bagi gereja-gereja atau membuat mereka melakukan sesuatu tanpa persetujuan mereka; namun agar organisasi mempunyai peran yang efektif, ia harus memperoleh respek dari Gereja-gereja dalam begitu rupa sehingga orang-orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan gereja-gereja akan bersedia menyediakan waktu dan menyumbangkan pikirannya untuk karyanya.” Organisasi ini juga harus melibatkan orang-orang awam yang memegang “jabatan-jabatan yang bertanggung jawab dan berpengaruh dalam dunia sekular,” serta ditopang oleh “staf yang memiliki kecerdasan terbaik.” S. McCrea Cavert (AS) mengusulkan nama “World Council of Churches” (Dewan Gereja-gereja se-Dunia).

Konferensi Oxford dan Edinburgh menerima usul ini dan masing-masing menunjuk tujuh orang anggota untuk membentuk Komisi yang terdiri atas 14 orang, yang kemudian berapat di Utrecht pada Mei 1938. Kelompok ini kemudian menjadi komisi sementara yang bertanggung jawab atas pembentukan DGD.

Dalam rangka persiapan, maka 5 orang presiden dipilih, yaitu uskup agung dari Canterbury (Fiser), uskup agung dari Uppsala (Eidem), uskup agung Thyateira (Germanos), pastor Marc Boegner dari Perancis dan Dr. John Mott dari Amerika.[3]

Maka William Temple (uskup agung York, dan belakangan Canterbury) ditunjuk sebagai ketuanya, sementara W.A. Visser ‘t Hooft (Belanda) sekretaris jenderalnya. Komisi sementara ini membentuk sebuah dasar yang kuat bagi DGD dengan memecahkan masalah-masalah konstitusional tentang dasar, otoritas dan strukturnya. Pada Oktober-November 1938, Komisi ini mengirim undangan resmi kepada 196 gereja, dan Temple menulis sebuah surat pribadi kepada sekretaris negara Vatikan.

Pada konferensinya di Tambaram, (India) pada 1938 Dewan Misi International (IMC) menyatakan minatnya terhadap rencana pembentukan DGD namun tetap melanjutkan dirinya sebagai organisasi yang terpisah. Sejumlah perhimpunan misi yang menjadi anggota IMC tidak berminat untuk menjadi anggota DGD dan menempatkan dirinya di bawah kontrol gereja-gereja. Ada pula kekhawatiran bahwa gereja-gereja di Amerika Utara dan Eropa tidak akan memberikan gereja-gereja yang lebih muda di tempat lain tempat yang selayaknya mereka dapatkan. Namun demikian IMC menolong masuknya gereja-gereja ini menjadi anggtoa DGD, menjadi mitranya pada 1948, dan akhirnya bergabung pada 1961.

Pada 1939 Komisi Sementara ini merencanakan Sidang Raya DGD yang pertama pada Agustus 1941, namun pecahnya Perang Dunia II menghalangi hal itu. Antara 1940-1946, Komisi Sementara ini tidak dapat berfungsi secara normal, tetapi anggota-anggotanya serta orang-orang lainnya tetap mengadakan pertemuan-pertemuan di Amerika Serikat, Inggris dan Swiss. Di bawah pimpinan Visser ‘t Hooft di Jenewa selama perang berkecamuk, sejumlah aktivitas ikut memberikan kesaksian gereja yang melampaui batas-batas kebangsaan: pelayanan rohani kepada militer, pelayanan kepada para tawanan perang, bantuan kepada orang-orang Yahudi dan para pengungsi] lainnya, penyaluran informasi kepada gereja-gereja, dan persiapan melalui kontak dengan para pemimpin Kristen dari semua pihak untuk mengadakan rekonlisiasi dan bantuan antar-gereja setelah perang berakhir.

Setelah perang, Komisi Sementara bertemu kembali di Jenewa (1946) dan di Buck Hills, Pennsylvania (1947). Komisi ini menegaskan bahwa tragedi perang telah mendorong tekad gereja-gereja untuk mewujudkan persekutuan rekonsiliasi mereka. Pada 1948, 90 gereja-gereja telah menyatakan menerima undangan untuk bergabung dengan DGD.

Pertimbangan-pertimbangan yang muncul belakangan tentang representasi dan keanggotaan DGD mengakibatkan pertimbangan ulang tentang jumlah anggota dan perwakilan yang memadai menurut tradisi konfesi dan geografi. Persyaratan utama adalah persetujuan dengan dasar Dewan yang akan dibentuk. Syarat-syarat lainnya adalah: otonomi gereja, kestabiltan dan ukurannya yang layak, serta hubungannya yang baik dengan gereja-gereja lainnya. Meskipun sebagian lebih menyukai agar Dewan terdiri terutama dari dewan gereja-gereja nasional ataupun dewan konfesional gereja sedunia (semisal Lutheran, Ortodoks, Baptis dan lain-lain), akhirnya disepakati bahwa DGD harus berhubungan langsung dengan gereja-gereja nasional dan dengan demikian keanggotaannya akan terdiri dari, misalnya, Gereja Methodis di Britania Raya, Gereja Episkopal Methodis, AS, Gereja Methodis Afrika Selatan, dll. Dewan-dewan konfesional sedunia, dewan gereja-gereja nasional serta dewan ekumenis internasional dapat diundang untuk mengutus wakil-wakil mereka di persidangan yang pertama, namun hanya akan memiliki status pengamat yang tidak mempunyai hak suara.

Ketika Sidang Raya pertama dibuka pada 22 Agustus 1948, 147 gereja yang hadir dari 44 negara mewakili praktis semua keluarga konfesional di lingkungan dunia Kristen, kecuali Gereja Katolik Roma. Pada hari berikutnya Dewan menerima konstitusi DGD, dan organisasi yang baru terbentuk itu mengeluarkan pesannya:

“Kristus telah menjadikan kita miliknya, dan ia tidak terbagi. Dalam mencari dia, kita menemukan sesama kita. Di sini di Amsterdam kita memperbarui komitmen kita kepadanya, dan telah membuat perjanjian satu sama lain dalam membentuk Dewan Gereja-gereja se-Dunia. Kita bermaksud untuk tetap bersama-sama.”

DGD terbentuk pada Sidang Rayanya yang pertama di Amsterdam, Belanda, pada 23 Agustus 1948. Pembentukan ini terjadi ketika dua kelompok ekumenis, Hidup dan Karya dan Iman dan Tata Gereja bergabung pada sidang yang pertama itu. Kelompok yang ketiga, sebuah gerakan misionaris yang terbentuk pada Sidang Misi Internasional (IMC), bergabung pada Sidang Raya yang ketiga di New Delhi, India pada 1961. Kelompok yang keempat, yaitu Dewan Pendidikan Kristen se-Dunia (WCCE), bergabung melalui penyatuan DGD dengan dewan tersebut pada 1971.

DGD saat ini mempunyai anggota yang jumlahnya lebih dari 340 Gereja dan denominasi di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan mewakili sekitar 550 juta orang Kristen. Gereja-gereja anggota Dewan ini terdiri dari berbagai tradisi seperti Anglikan, Baptis, Lutheran, Methodis, dan Reformasi, serta banyak gereja independen atau bersatu lainnya. Gereja-gereja pendiri DGD pada awalnya kebanyakan adalah gereja-gereja yang terletak di Eropa dan Amerika Utara, namun kini kebanyakan anggotanya berada di Afrika, Asia, Karibia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Pasifik.

  1. b.  Persekutuan Gereja Indonesia

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia – PGI (dulu disebut Dewan Gereja-gereja di Indonesia – DGI) didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah “mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.”

Untuk lebih jelas sejarah berdirinya dari PGI, maka penulis akan menghuraikannya seperti berikut:

Pada tanggal 6-13 November 1949 diadakan “Konferensi Persiapan Dewan Gereja-gereja di Indonesia”. Sebelum Perang Dunia II telah diupayakan mendirikan suatu Dewan yang membawahi pekerjaan dan Zending; namun karena pecahnya Perang Dunia II maksud tersebut diundur. Setelah Perang Dunia II berdirilah tiga buah Dewan Daerah, yaitu “Dewan Permusjawaratan Geredja-geredja di Indonesia”, berpusat di Yogyakarta (Mei 1946); “Madjelis Oesaha Bersama Geredja-geredja di Indonesia bagian Timur”, berpusat di Makassar (Maret 1947) dan “Madjelis Geredja-geredja bagian Soematera” (awal tahun 1949), di Medan. Ketiga dewan daerah ini didirikan dengan maksud membentuk satu Dewan Gereja-gereja di Indonesia, yang melingkupi ketiga dewan tersebut.[4] Pada tanggal 21-28 Mei 1950 diadakan Konferensi Pembentukan Dewan Gereja-gereja di Indonesia, bertempat di Sekolah Theologia Tinggi (sekarang STT Jakarta). Hadir dalam konferensi tersebut adalah:[5]

  1. 1.     HKBP
  2. GBKP
  3. Gereja Methodist Sumatera
  4. BNKP
  5. 5.    Gereja Kalimantan Evengelis
  6. 6.    GPIB
  7. 7.    Gereformeerde Kerken in Indonesia
  8. 8.    GKP
  9. 9.    Gereja Kristen Sekitar Muria
  10. 10.  Gereja Kristen Jawa Tengah
  11. 11.   Gereja Kristen Djawi Wetan
  12. 12.  Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe hwee Jawa Barat
  13. 13.  Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe hwee Jawa Tengah
  14. 14.  Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe hwee Jawa Timur
  15. 15.  Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee/Khoe hwee Jakarta
  16. 16.  Gereja Kristen Protestan di Bali
  17. 17.  Gereja Kristen Sumba
  18. 18.  Gereja Masehi Injili Timur
  19. 19.  Gereja Masehi Injili Sangihe & Talaud

20. Gereja Masehi Injili Minahasa

  1. 21.  Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow

22. GKST

23. GKTR

24. GKTM

25. GKST

26. GKSS Makassar

27. GMIH

28. Gereja Protestan Maluku

29. Gereja Masehi Injili Irian

30. Gereja Protestan di Indonesia

Salah satu agenda dalam konferensi tersebut adalah pembahasan tentang Anggaran Dasar DGI. Pada tanggal 25 Mei, Anggaran Dasar DGI disetujui oleh peserta konferensi dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) dalam sebuah “Manifes Pembentoekan DGI”:

“Kami anggota-anggota Konferensi Pembentoekan Dewan Geredja-geredja di Indonesia, mengoemoemkan dengan ini, bahwa sekarang Dewan Geredja-geredja di Indonesia telah diperdirikan, sebagai tempat permoesjawaratan dan oesaha bersama dari Geredja-geredja di Indonesia, seperti termaktoeb dalam Anggaran Dasar Dewan Geredja-geredja di Indonesia, jang soedah ditetapkan oleh Sidang pada 25 Mei 1950.

Kami pertjaja, bahwa Dewan Geredja-Geredja di Indonesia adalah karoenia Allah bagi kami di Indonesia sebagai soeatoe tanda keesaan Kristen jang benar menoedjoe pada pembentoekan satoe Geredja di Indonesia menoeroet amanat Jesoes Kristoes, Toehan dan Kepala Geredja, kepada oematNja, oentoek kemoeliaan nama Toehan dalam doenia ini.”

Dalam perjalanan sejarahnya, pada Sidang Raya X di Ambon tahun 1984, nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia diubah menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Pergantian nama itu mengandung perubahan makna. Persekutuan adalah bahasa/istilah Alkitab, yang menyentuh segi eksistensial, internal dan spiritual dari kebersamaan umat Kristiani. Kata “persekutuan” ini lebih mengedepankan keterikatan lahir dan batin antar gereja anggota.

 

 

 

  1. B.     Tujuan berdirinya DGD dan PGI
    1. 1.   Tujuan berdirinya DGD

Menurut buku yang berjudul Ut Omnes Unum Sint, bahwa DGD merupakan suatu hasil Oikumene untuk memperlihatkan Fellow-ship, yaitu persaudaraan orang-orang Kristen (koinonia) sehingga DGD merupakan alat untuk mengusahakan Keesaan Gereja dan organ keesaan gereja. Sehingga dengan demikian, DGD tidak merupakan super-Gereja tetapi juga tidak merupakan organisasi saja.[6]

  1. 2.  Tujuan berdirinya PGI[7]

Tujuan DGI adalah pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan bukanlah keesaan sendiri, tetapi bentuknya. perbedaan yang paling menyolok antara tujuan DGD dan tujuan DGI/PGI ialah bahwa DGI bertujuan untuk mendirikan gereja yang esa di Indonesia, sedangkan DGD hanya mau menciptakan suasana baik sehingga gereja-gereja itu sendiri mulai bersatu.

Ada beberapa faktor penghalang untuk oikumene di Indonesia, yakni bahwa perbedaan teologis tidak terlalu berpengaruh di Indonesia, tetapi bahwa karena pekabaran Injil bekerja menurut garis-garis suku, unsur sukuisme sangat berpengaruh. identitas gerejani menjadi sama dengan identitas suku. Selain itu, keesaan gerejani dianggap akan menyebabkan kesulitan untuk relasi antara gereja-gereja dengan masing-masing organisasi pekabaran Injil. ketakutan bahwa gereja-gereja akan kehilangan hak mengatur diri sendiri dan mungkin dapat dikuasai oleh gereja-gereja lain, juga menghalangi pembentukan gereja yang esa.

DGI berhasil menjadi wadah kebersamaan untuk gereja-gereja di Indonesia, walaupun keeesaan sempurna belum terwujud. beberapa pokok penting utnuk tugas panggilan gereja-gereja dipikirkan dalam rangka DGI (gereja dan pembangunan, gereja dan perubahan sosial) yang mungkin tidak begitu dipikirkan dalam gereja-gereja anggota. Dalam hal ini DGI/PGI menjadi pelopor dan pendorong untuk gereja-gereja anggota.

  1. C.     Gereja-gereja Anggota DGD dan PGI
    1. 1.    Gereja-gereja Anggota DGD

Tidak semua gereja-gereja yang ada dimuka bumi ini begabung dalam Dewan Gereja-gereja se-Duania. Sebab Gereja calon anggota harus membuktikan dirinya sebagai organisasi yang hidup dan independen serta menjalin hubungan ekumenis yang konstruktif dengan gereja-gereja lain di negaranya.

DGD saat ini mempunyai anggota yang jumlahnya lebih dari 340 Gereja dan denominasi di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan mewakili sekitar 550 juta orang Kristen. Gereja-gereja anggota Dewan ini terdiri dari berbagai tradisi seperti Anglikan, Baptis, Lutheran, Methodis, dan Reformasi, serta banyak gereja independen atau bersatu lainnya. Gereja-gereja pendiri DGD pada awalnya kebanyakan adalah gereja-gereja yang terletak di Eropa dan Amerika Utara, namun kini kebanyakan anggotanya berada di Afrika, Asia, Karibia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Pasifik.[8]

Dan hingga pada saat ini ada Enam orang presiden ditambah presiden kehormatan DGD yang dipilih pada Sidang Raya pertama di Amsterdam pada 1948. Sekretaris Jenderal DGD sejak pembentukannya hingga sekarang adalah:[9]

  • W.A. Visser ‘t Hooft (1900-1985) (Belanda), dari Gereja Hervormd Belanda, menjabat 1948-1966.
  • Eugene Carson Blake (1906-1985) (Amerika Serikat), dari United Presbyterian Church in the USA, menjabat 1966-1972.
  • Philip A. Potter (1921- ) (Hindia Barat), dari Gereja Methodis, menjabat 1972-84.
  • Emilio Castro (1927- ) (Uruguay), dari Gereja Methodis Injili Uruguay, menjabat 1985-92.
  • Konrad Raiser (1938- ) (Jerman), dari Gereja Protestan Jerman, menjabat 1993-2003.
  • Samuel Kobia (1947- ) (Kenya), dari Gereja Methodis Kenya, menjabat sejak 2004.
  1. 2.    Gereja-gereja Anggota PGI

Tidak semua gereja yang yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini masuk sebgai anggota PGI. Hal ini terbukti dengan jumlah gereja-gereja yang telah menjadi anggota PGI hingga pada saat ini. Di mana Saat ini (updating : 30 Desember 2010) terdapat 88 sinode gereja di bawah PGI.[10] Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan untuk masuk sebagai anggota PGI.

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota PGI:

  1. Mempunyai Tata gereja sendiri memberitakan Firman Allah dan melayani sakramen sesuai dengan kesaksian Alkitab.
  2. Mempunyai Anggota Dewasa yang sudah dibaptis/sidi sekurang-kurangnya 2.000 orang.
  3. Menunjukkan kerjasama yang baik dengan gereja-gereja tetangganya, terutama gereja anggota PGI.
  4. Menyatakan persetujuannya secara tertulis terhadap Dokumen Keesaan Gereja serta kesediaannya untuk melaksanakan semua hal dan kewajibannya sebagai gereja anggota dengan bersungguh-sungguh.

Menyatakan kesediaan mencantumkan “ANGGOTA PGI” di belakang nama gereja yang bersangkutan.


[2] P.K. Pilon, Ut Omnes Unum Sint Oikumenika bagian sejarah, (Jakarta:BPK-GM; 1972), hlm. 51.

[3] Ibid, hlm. 54.

[6] P.K. Pilon, Op.Cit.,hlm. 55.

[9] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: